Kelangkaan gas LPG yang terjadi beberapa hari lalu di Bali, termasuk Kabupaten Badung, akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Badung.

Untuk mencari solusi, pihak dewan memanggil Pertamina dan Iswana Migas guna meminta penjelasan terkait penyebab krisis tersebut.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap regulasi distribusi gas, terutama di tingkat pengecer yang kerap memainkan harga meskipun telah ditetapkan.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian dalam pendistribusian LPG 3 kg, terutama di tingkat pengecer.

Ini harus diawasi dengan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Gumanti dalam pertemuan di DPRD Kabupaten Badung, Sempidi, pada Jumat (7/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan Iswana Migas menjelaskan bahwa kelangkaan gas LPG di Badung terjadi akibat faktor hari libur yang menghambat proses distribusi.

Baca juga:
Jual Motor Hasil Curian di Facebook, Pria Asal BekasI Ditangkap

Hal ini, menurut mereka, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, Pertamina memastikan bahwa kuota gas LPG di Kabupaten Badung saat ini sudah mencukupi, bahkan melebihi batas yang ditentukan.

Untuk menghindari kelangkaan di masa mendatang, DPRD Badung meminta adanya sistem distribusi yang lebih transparan dan pengawasan ketat di tingkat pengecer.

Sementara itu, guna mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai lokasi pangkalan LPG 3 kg resmi, Pertamina berjanji akan menyediakan tautan resmi yang dapat diakses dalam waktu dekat.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg di Badung menjadi lebih lancar dan tidak lagi mengalami kendala seperti yang terjadi sebelumnya.